Bahan Baku MBG Wajib Halal? Ini Ketentuannya Mulai Oktober 2026

Apakah Bahan Baku MBG Wajib Halal?

Ya, bahan baku yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis atau MBG harus dipastikan memenuhi ketentuan halal apabila bahan tersebut termasuk kategori produk yang diwajibkan bersertifikat halal.

Kewajiban ini tidak hanya menyangkut makanan yang sudah siap disajikan. Sistem jaminan produk halal juga mencakup pemerolehan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Dalam konteks Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pengendalian halal berarti seluruh rantai proses perlu diperhatikan, mulai dari pemilihan pemasok sampai makanan diterima oleh penerima manfaat.

BPJPH dan Badan Gizi Nasional juga telah memperkuat kolaborasi penerapan sertifikasi halal pada SPPG. Salah satu langkah yang didorong adalah tersedianya penyelia halal yang bertanggung jawab mengawasi Proses Produk Halal atau PPH pada setiap SPPG.

Apa yang Berubah Mulai 18 Oktober 2026?

Ketentuan wajib halal tidak seluruhnya baru dimulai pada 2026. Untuk produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang diproduksi pelaku usaha menengah dan besar, kewajiban tersebut telah diberlakukan sejak 18 Oktober 2024.

Mulai 18 Oktober 2026, penahapan berikutnya diperluas terutama kepada produk dari pelaku usaha mikro dan kecil serta produk luar negeri atau impor yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.

Bahan Apa Saja yang Perlu Memiliki Sertifikat Halal?

Penentuan kewajiban sertifikat halal harus disesuaikan dengan jenis produk, proses pengolahan, asal bahan, skala usaha produsen, dan ketentuan penahapan yang berlaku.

1. Produk pangan olahan

Produk pangan olahan yang digunakan dalam menu MBG dapat mencakup:

• bumbu dan saus kemasan;
• margarin atau bahan pengoles;
• produk susu olahan;
• bakso, sosis, nugget, dan produk daging olahan;
• mi, pasta, dan tepung olahan;
• minuman serbuk;
• makanan beku;
• produk siap konsumsi dari pemasok.

SPPG perlu memeriksa identitas produk, produsen, komposisi, masa berlaku sertifikat halal, nomor bets, tanggal kedaluwarsa, dan kesesuaian produk yang diterima dengan dokumen pemasok.

2. Daging dan hasil sembelihan

Daging ayam, sapi, kambing, dan hasil sembelihan lainnya membutuhkan perhatian khusus karena status halal tidak hanya ditentukan oleh jenis hewannya. Proses penyembelihan, penanganan karkas, penyimpanan, dan distribusinya juga perlu memenuhi ketentuan.

Dokumen yang dapat diperiksa antara lain identitas rumah potong, sertifikat halal rumah potong atau jasa penyembelihan, surat jalan, nomor produksi, dan catatan penerimaan bahan.

3. Bahan tambahan pangan

Bahan tambahan pangan digunakan untuk memengaruhi warna, rasa, tekstur, kestabilan, atau masa simpan produk. Contohnya dapat berupa:

• pewarna pangan;
• perisa;
• pengemulsi;
• pengental;
• pengawet;
• pemanis;
• antioksidan;
• bahan pengembang.

Walaupun jumlahnya kecil, bahan tambahan tetap dapat menjadi titik kritis karena sumber dan proses pembuatannya tidak selalu mudah dikenali hanya dari nama bahan.

4. Bahan penolong dalam proses produksi

Bahan penolong mungkin tidak selalu menjadi bagian dominan dalam produk akhir, tetapi digunakan selama proses pengolahan. Contohnya dapat berupa bahan penyaring, bahan pelapis, bahan pemisah, atau bahan lain yang bersentuhan dengan produk.

Karena itu, daftar bahan yang diperiksa sebaiknya tidak berhenti pada komposisi utama menu.

5. Produk impor

Produk impor yang termasuk kategori wajib halal perlu memenuhi ketentuan sertifikasi dan registrasi yang berlaku di Indonesia. Logo halal dari luar negeri tidak sebaiknya langsung dianggap cukup tanpa memeriksa lembaga penerbit, registrasi, dan pengakuannya.

Apakah Semua Bahan Segar Harus Memiliki Sertifikat Halal?

Tidak. BPJPH menjelaskan bahwa sejumlah bahan dapat dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal berdasarkan ketentuan mengenai bahan yang dikecualikan.

Pengecualian antara lain dapat berlaku untuk bahan yang berasal dari alam, tidak melalui proses pengolahan, atau hanya diolah secara fisik tanpa penambahan bahan penolong, bahan tambahan, maupun bahan lain.

Contoh yang disebutkan BPJPH antara lain:

• buah segar;
• sayuran segar atau kering tanpa tambahan bahan lain;
• serealia;
• umbi-umbian;
• kacang-kacangan;
• beras dan jagung;
• kelapa murni;
• susu segar;
• telur segar;
• ikan air yang segar, dibekukan, dikeringkan, atau diasinkan tanpa penambahan bahan lain.

Namun, pengecualian sertifikat halal tidak berarti bahan boleh diterima tanpa pemeriksaan. SPPG tetap perlu memeriksa kesegaran, kebersihan, kondisi kemasan, asal pemasok, metode transportasi, dan kesesuaian mutu bahan.

Apa Dampak Ketentuan Wajib Halal bagi SPPG?

Ketentuan wajib halal membuat pengadaan bahan pangan tidak cukup dilakukan berdasarkan harga, jumlah, dan kecepatan pengiriman. SPPG juga perlu mengendalikan status bahan dan prosesnya.

Membuat daftar seluruh bahan yang digunakan

Daftar tersebut perlu mencakup bahan utama, bumbu, minyak, saus, bahan tambahan, bahan penolong, produk beku, bahan kemasan tertentu, dan produk siap konsumsi.

Mengelompokkan bahan berdasarkan risiko halal

Bahan dapat dikelompokkan menjadi:

1. bahan yang wajib dilengkapi bukti sertifikasi halal;
2. bahan yang termasuk pengecualian;
3. bahan yang statusnya belum jelas dan harus diklarifikasi;
4. bahan berisiko tinggi seperti daging, gelatin, perisa, emulsifier, dan produk olahan kompleks.

Menetapkan pemasok yang disetujui

SPPG sebaiknya memiliki daftar pemasok yang telah dievaluasi. Pergantian pemasok atau merek produk juga perlu dikendalikan karena produk pengganti belum tentu memiliki status, komposisi, dan spesifikasi yang sama.

Menunjuk dan melatih penyelia halal

Penyelia halal memiliki peran dalam memastikan Proses Produk Halal diterapkan secara konsisten, termasuk pada penerimaan bahan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, dokumentasi, dan penanganan ketidaksesuaian.

Menjaga ketertelusuran bahan

Setiap bahan sebaiknya dapat ditelusuri berdasarkan pemasok, produsen, merek, nomor bets, tanggal penerimaan, jumlah, dan menu yang menggunakan bahan tersebut.

Dokumen Apa yang Perlu Diperiksa dari Pemasok MBG?

Checklist Pemeriksaan Bahan saat Diterima SPPG

1. Cocokkan nama produk dan merek dengan daftar bahan yang telah disetujui.
2. Periksa logo halal dan validitas sertifikat melalui kanal resmi.
3. Pastikan kemasan utuh, bersih, tidak bocor, dan tidak menggembung.
4. Periksa nomor bets dan tanggal kedaluwarsa.
5. Ukur suhu bahan dingin atau beku apabila diperlukan.
6. Periksa warna, aroma, tekstur, dan kondisi fisik bahan.
7. Pastikan produk tidak bercampur dengan bahan yang tidak sesuai selama pengiriman.
8. Catat nama pemasok, waktu penerimaan, jumlah, dan hasil pemeriksaan.
9. Pisahkan bahan yang belum jelas status atau mutunya.
10. Buat tindakan koreksi untuk bahan yang ditolak atau dikembalikan.

Alat untuk Mendukung Pemeriksaan Mutu Bahan Baku MBG

Sertifikat halal membuktikan pemenuhan ketentuan halal sesuai proses sertifikasi. Sementara itu, alat ukur membantu SPPG dan pemasok memeriksa konsistensi parameter mutu bahan pangan.

Alat ukur pH, kadar gula, atau salinitas tidak dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu produk halal atau tidak. Perangkat tersebut diposisikan sebagai alat quality control yang melengkapi pemeriksaan dokumen, bahan, proses, dan ketertelusuran.

Kesalahan yang Perlu Dihindari SPPG dan Pemasok

Menganggap semua bahan segar wajib memiliki sertifikat

Beberapa bahan alami dapat dikecualikan. Meski demikian, pengelola tetap perlu menyimpan bukti identitas, asal, spesifikasi, dan hasil pemeriksaannya.

Hanya melihat logo halal pada kemasan

Logo perlu dicocokkan dengan nama produk, produsen, dan data sertifikat. Jangan menggunakan sertifikat satu produk untuk membenarkan seluruh produk dari perusahaan yang sama.

Mengganti merek tanpa evaluasi

Produk dengan fungsi serupa belum tentu memiliki komposisi, status halal, mutu, atau kondisi penyimpanan yang sama.

Mengabaikan bahan tambahan dan bahan penolong

Pemeriksaan yang hanya berfokus pada beras, sayur, telur, dan daging dapat melewatkan titik kritis pada perisa, pengemulsi, saus, margarin, dan bahan olahan lainnya.

Menganggap sertifikat halal sudah cukup untuk menjamin keamanan pangan

Halal dan keamanan pangan saling mendukung, tetapi bukan hal yang identik. SPPG tetap perlu menerapkan higiene, sanitasi, pengendalian suhu, pencegahan kontaminasi silang, dan pemeriksaan mutu.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah seluruh bahan baku MBG wajib memiliki sertifikat halal?

Tidak seluruhnya. Produk yang termasuk kategori wajib halal perlu memenuhi ketentuan sertifikasi. Namun, sejumlah bahan alami tanpa pengolahan atau hanya diproses secara fisik tanpa tambahan bahan dapat dikecualikan.

Apakah sayur dan buah segar harus memiliki sertifikat halal?

Sayur dan buah segar tanpa proses pengolahan atau penambahan bahan lain dapat termasuk bahan yang dikecualikan. SPPG tetap harus memeriksa asal, kebersihan, kesegaran, dan mutu bahan tersebut.

Apakah telur segar wajib memiliki sertifikat halal?

Telur segar termasuk contoh bahan yang dijelaskan BPJPH sebagai bahan yang dapat dikecualikan. Namun, telur olahan dengan tambahan bahan lain perlu dinilai berdasarkan produk dan prosesnya.

Apakah daging ayam untuk MBG harus halal?

Ya. Daging ayam harus berasal dari proses penyembelihan yang memenuhi ketentuan halal dan dapat ditelusuri hingga rumah potong atau jasa penyembelihan yang digunakan.

Apakah alat ukur pH dapat membuktikan suatu bahan halal?

Tidak. pH meter hanya mengukur parameter pH. Status halal dibuktikan melalui bahan, proses, dokumen, ketertelusuran, pemeriksaan, dan sertifikasi yang sesuai.

Kapan kewajiban halal tahap Oktober 2026 mulai berlaku?

BPJPH menyatakan bahwa tahapan Wajib Halal Oktober 2026 mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2026. Pelaku usaha disarankan tidak menunggu hingga mendekati tenggat untuk mempersiapkan dokumen dan prosesnya.

Kesimpulan

Bahan baku MBG wajib dipastikan halal apabila termasuk kategori produk yang diwajibkan bersertifikat halal. Mulai 18 Oktober 2026, cakupan penahapan diperluas terutama untuk produk pelaku UMK dan produk luar negeri atau impor.

Namun, tidak semua bahan segar membutuhkan sertifikat halal sendiri. Bahan alami tertentu dapat dikecualikan selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan. SPPG tetap perlu mengendalikan pemasok, dokumen, penerimaan bahan, ketertelusuran, penyimpanan, dan proses pengolahannya.

Alat ukur dapat membantu memeriksa konsistensi mutu bahan pangan, tetapi tidak menggantikan proses verifikasi halal maupun pengujian keamanan pangan yang dipersyaratkan.

Sumber Resmi

• Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
  
• BPJPH: Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal Mulai 18 Oktober 2026
  
• BPJPH: Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
  
• BPJPH dan BGN: Implementasi Sertifikasi Halal pada SPPG